2.1.4 Sistem Informasi Kesehatan
seluruh tingkat pemerintah
secara sistematis dalam rangka penyelengggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Parturan perundang undangan yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah
Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi
desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002
tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan
kabupaten/kota. Hanya saja dari isi kedua Kepmenkes mengandung kelemahan dimana
keduanya hanya memandang sistem informasi kesehatan dari sudut pandang manajemen
kesehatan, tidak memanfaatkan state of the art teknologi informasi serta
tidak berkaitan dengan sistem informasi nasional. Teknologi informasi Sistem
informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh dan
komunikasi juga belum dijabarkan secara detail sehingga data yang disajikan
tidak tepat dan tidak tepat waktu. Perkembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
yang berbasis computer (Computer Based Hospital Information System) di Indonesia
telah dimulai pada akhir dekade 80’an. Salah satu rumah sakit yang pada waktu
itu telah memanfaatkan komputer untuk mendukung operasionalnya adalah Rumah
Sakit Husada.
Departemen Kesehatan dengan
proyek bantuan dari luar negeri, juga berusaha mengembangkan Sistem Informasi
Rumah Sakit pada beberapa rumah sakit pemerintah dengan dibantu oleh tenaga
ahli dari UGM. Namun tampaknya komputerisasi dalam bidang per-rumah sakit-an,
kurang mendapatkan hasil yang cukup memuaskan semua pihak. Ketidakberhasilan
dalam pengembangan sistem informasi tersebut lebih disebabkan dalam segi
perencanaan yang kurang baik, dimana identifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilan (critical success factors) dalam 1 implementasi sistem
informasi tersebut kurang lengkap dan menyeluruh. Perkembangan dan perubahan
yang cepat dalam segala hal juga terjadi di dunia pelayanan kesehatan. Hal ini
semata-mata karena sektor pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem yang
lebih luas dalam masyarakat dan pemerintahan dalam suatu negara, bahkan lebih
jauh lagi sistem yang lebih global. Perubahan-perubahan di negara lain dalam
berbagai sektor mempunyai dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dalam era
seperti saat ini, begitu banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran
serta dan penggunaan teknologi komputer, terkhusus pada bidang-bidang dan
lingkup pekerjaan. Semakin hari, kemajuan teknologi komputer, baik dibidang
piranti lunak maupun perangkat keras berkembang dengan sangat pesat, disisi
lain juga berkembang kearah yang sangat mudah dari segi pengaplikasian dan
murah dalam biaya. Solusi untuk bidang kerja apapun akan ada cara untuk dapat
dilakukan melalui media komputer, dengan catatan bahwa pengguna juga
harus terus belajar untuk mengiringi kemajuan teknologinya. Sehingga pada
akhirnya, solusi apapun teknologi yang kita pakai, sangatlah ditentukan oleh
sumber daya manusia yang menggunakannya. Rumah Sakit, sebagai salah satu
institusi pelayan kesehatan masyarakat akan melayani transaksi pasien dalam
kesehariannya. Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengarui
kondisi dan rasa nyaman bagi pasien. Semakin cepat akan semakin baik karena
menyangkut nyawa pasien. Semakin besar jasa layanan suatu rumah sakit,
akan semakin kompleks pula jenis tindakan dan layanan yang harus diberikan yang
kesemuanya harus tetap dalam satu koordinasi terpadu. Karena selain memberikan
layanan, rumah sakit juga harus mengelola dana untuk membiayai operasionalnya.
Melihat situasi tersebut, sudah sangatlah tepat jika rumah sakit menggunakan
sisi kemajuan komputer, baik piranti lunak maupun perangkat kerasnya dalam
upanya membantu penanganan manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Departemen Kesehatan telah
menetapkan visi Indonesia Sehat 2010 yang ditandai dengan penduduknya yang
hidup sehat dalam lingkungan yang sehat, berperilaku sehat, dan mampu
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu yang disediakan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat sendiri, serta ditandainya adanya peran serta masyarakat
dan berbagai sektor pemerintah dalam upaya - upaya kesehatan. Dalam upaya
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan
kesehatan telah dibangun sedemikian rupa mulai dari tingkat nasional, propinsi,
kabupaten dan seterusnya sampai ke pelosok. Setiap unit infrastruktur pelayanan
kesehatan tersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju
pencapaian visi dan misi Depkes tersebut. Setiap jenjang tersebut memiliki sistem
kesehatan yang yang saling terkait mulai dari pelayanan kesehatan dasar di desa
dan kecamatan sampai ke tingkat nasional. Jaringan sistem pelayanan kesehatan
tersebut memerlukan sistem informasi yang saling mendukung dan terkait,
sehingga setiap kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan dan dirasakan
oleh masyarakat dapat diketahui, dipahami, diantisipasi dan dikelola dengan
sebaik-baiknya. Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan
yang disebut SIKNAS yang melingkupi sistem jaringan informasi kesehatan mulai
dari kabupaten sampai ke pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki, SIKNAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian
sangat dibutuhkan sekali dibangunnya sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi baik di dalam sektor kesehatan (antar program dan antar jenjang),
dan di luar sektor kesehatan, yaitu dengan sistem jaringan informasi pemerintah
daerah dan jaringan informasi di pusat.
Sistem informasi yang ada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1.
Masing-masing
program memiliki sistem informasi sendiri yang belum terintegrasi. Sehingga
bila diperlukan informasi yang menyeluruh diperlukan waktu yang cukup lama
2.
Terbatasnya
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di
berbagai jenjang, padahal kapabilitas untuk itu dirasa memadai
3.
Terbatasnya
kemampuan dan kemauan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan
sistem informasi
4.
Masih belum
membudayanya pengambilan keputusan berdasarkan data/informasi
5.
Belum adanya
sistem pengembangan karir bagi pengelola sistem informasi, sehingga seringkali
timbul keengganan bagi petugas untuk memasuki atau dipromosikan menjadi
pengelola sistem informasi
0 comments:
Posting Komentar